Mengelola urusan perpajakan bisa menjadi tugas yang kompleks dan membingungkan bagi banyak orang. Dari memahami aturan yang terus berkembang hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak sering kali membutuhkan bantuan profesional. Di sinilah peran konsultan hukum pajak menjadi sangat penting.
Sebagai mitra strategis, mereka membantu wajib pajak mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien, sekaligus menghindari potensi sanksi akibat ketidakpatuhan.
Dalam artikel ini terdapat penjelasan mengenai:
Definisi Konsultan Hukum Pajak
Konsultan hukum pajak adalah profesional yang menyediakan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Tujuan utama layanan ini membantu wajib pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, berlaku mulai 22 November 2022.
Konsultan hukum pajak memberikan arahan, masukan, dan pendampingan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Mereka juga berperan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pajak. Profesi ini bertindak sebagai penengah antara wajib pajak dan pemerintah, dengan peran serupa pengacara di bidang perpajakan.
Syarat Menjadi Konsultan Hukum Pajak
Pasal 2 ayat (1) PMK 175 menetapkan syarat menjadi konsultan hukum pajak:
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.
- Berdomisili di Indonesia.
- Tidak terikat pekerjaan atau jabatan pada pemerintah, negara, atau badan usaha milik negara/daerah.
- Memiliki kelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- Terdaftar sebagai pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Tergabung dalam asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
Beberapa asosiasi konsultan pajak di Indonesia meliputi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI).
Hak dan Kewajiban Konsultan Hukum Pajak
Sebagai seorang profesional di bidang perpajakan, konsultan hukum pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hak konsultan mencakup layanan yang dapat diberikan kepada wajib pajak berdasarkan tingkat sertifikasi, sementara kewajibannya memastikan layanan tersebut sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku.
Pemahaman lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban ini dapat membantu wajib pajak memilih konsultan yang tepat sesuai kebutuhan mereka.
Hak
Konsultan hukum pajak memperoleh hak berdasarkan tingkat keahlian yang dimiliki. Tingkatan ini ditentukan melalui Sertifikat Konsultan Pajak yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
Ada tiga tingkat keahlian:
- Tingkat A: Memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali yang berdomisili di negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda.
- Tingkat B: Memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan, kecuali wajib pajak penanam modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda.
- Tingkat C: Memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan tanpa pengecualian.
Setelah mengetahui hak-hak tersebut, penting juga untuk memahami kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsultan hukum pajak.
Kewajiban
Konsultan hukum pajak wajib memenuhi beberapa kewajiban, yaitu:
- Memberikan konsultasi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- Mematuhi kode etik profesi dan standar yang ditetapkan asosiasi konsultan pajak.
- Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan.
- Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak.
- Memberitahukan perubahan data pribadi atau asosiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 30 hari kerja.
- Mendokumentasikan surat kontrak atau perjanjian terkait jasa konsultasi.
Selanjutnya, mari kita lihat layanan-layanan yang mereka tawarkan agar jelas batasannya.
Layanan yang Disediakan Konsultan Hukum Pajak
Konsultan hukum pajak menawarkan berbagai layanan untuk membantu wajib pajak:
- Konsultasi Pajak: Memberikan solusi dan edukasi terkait permasalahan perpajakan.
- Perencanaan Pajak: Membantu wajib pajak mengoptimalkan keuntungan dalam batasan hukum perpajakan.
- Kepatuhan Pajak: Mengurus perhitungan, pelaporan, dan identifikasi objek pajak.
- Pemeriksaan Laporan Pajak: Mengevaluasi data terkait beban pajak.
- Restitusi Pajak: Mengurus pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Pendampingan Pemeriksaan: Mewakili wajib pajak dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Penting untuk mengetahui manfaat yang bisa didapatkan dari menggunakan jasa konsultan hukum pajak.
Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Hukum Pajak
Wajib pajak mendapatkan berbagai manfaat menggunakan jasa konsultan hukum pajak, seperti:
- Mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak.
- Mempermudah proses administrasi perpajakan.
- Membantu perencanaan pajak untuk mendukung pengelolaan usaha.
- Menghemat waktu dan tenaga dalam pengurusan pajak.
- Mendapatkan pendampingan atau perwakilan saat menghadapi sanksi atau pemeriksaan pajak.
Menggunakan jasa konsultan hukum pajak memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta memberikan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan administratif.
Terutama jika nanti ada program pengampunan pajak oleh pemerintah, maka mulai dari sekarang sebaiknya para wajib pajak sudah bermitra dengan konsultan pajak yang berpengalaman.
Memilih konsultan yang memenuhi syarat dan kompetensi sangat penting untuk mendukung kebutuhan perpajakan Anda.
Kesimpulan
Konsultan hukum pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar sesuai peraturan yang berlaku.
Jadi, selain memenuhi syarat, hak, dan kewajiban yang telah diatur, konsultan pajak juga harus mampu memberikan layanan yang profesional dan tepercaya.
Layanan seperti konsultasi, perencanaan, pendampingan pemeriksaan, hingga pengurusan restitusi pajak, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efektif dan efisien.